Buruh Demo di Kantor Pemkab Karawang

KARAWANG,- Puluhan buruh yang tergabung dalam FSPEK KASBI (Federasi Serikat Pekerja Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Cabang Karawang menggelar aksi di depan gerbang kompleks Pemda Karawang, Kamis, 14 Oktober 2021. Aksi ini dilakukan serentak oleh semua anggota KASBI se-Indonesia untuk memperingati satu tahun Omnibus Law.

Selain isu nasional, para buruh ini membawa isu lokal yaitu soal kemiskinan ekstrem di Karawang. Ketua Fspek Kasbi Karawang Rusmita menuturkan, pihaknya merasa heran kenapa Kabupaten Karawang bisa masuk kategori kemiskinan ekstrem.

“Sementara Karawang ini banyak industrinya, tanah pertaniannya juga banyak tapi kenapa ada beberapa persen rakyat Karawang yang masuk kategori kemiskinan ekstrem,” kata Rusmita dalam orasinya.

Dari keanehan itu, ia berkesimpulan kalau semua ini akar masalahnya bisa jadi dua hal. Pertama adalah masalah dalam pola kepemimpinan Kabupaten Karawang, atau kedua problemnya berada di dinas-dinas terkait.

“Bisa jadi dinas terkait tidak peka, tidak paham dalam menjalankan program. Karena kalau kita membicarakan anggaran, hari ini Karawang punya APBD Rp4,5 triliun. Tapi apakah dana itu terserap secara maksimal pada orang yang membutuhkan,” tanyanya.

Ia meminta bupati memastikan apakah dana tersebut sampai atau tidak. Karena kontrol pemerintah itu penting. “Di sisi lain, peran DPRD juga tidak pernah nampak dalam hal pengawasan terhadap eksekutif. Mereka kan punya hak atau waktu untuk reses. Artinya dalam masa reses itu mereka bisa berkomunikasi dan berkoordinasi untuk melihat langsung kondisi nyata yang terjadi di setiap dapil. Ini kan tidak pernah muncul survei-survei atau komunikasi seperti itu,” sambungnya.

Menyikapi ini, KASBI menuntut pemerintah untuk segera mengevaluasi dinas terkait. Karena KASBI berkesimpulan, bisa saja ada tumpang tindih jabatan kepala dinas karena ada kepala dinas yang memegang dua posisi. “Atau memang para kepala dinas ini tidak paham dengan program, atau malah tidak tahu,” sambungnya.

Dalam aksi ini, massa aksi memberi tuntutan diantaranya, cabut Omnibus Law dan seluruh PP turunanya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34, 35, 36 dan Nomor 37. Selain itu buruh juga menuntut tolak penghapusan upah sektoral, dan berlakukan kembali upah sektoral kaum buruh seperti semula. (Faizol Yuhri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori berita