Karawang Lumbung Kemiskinan

KARAWANG,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang yang mencapai Rp 4.8 Triliun di Tahun Anggaran 2021, belum mampu mengentaskan kemiskinan warganya.

Faktanya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Karawang terdapat 106.780 jiwa yang hidup miskin. Jumlah tersebut menjadikan Karawang sebagai “Lumbung” kemiskinan terbanyak di Jawa Barat dibandingkan dengan 27 kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Daerah terbanyak kedua yang memiliki warga yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu Kabupaten Indramayu dengan jumlah penduduk miskin 106.690 jiwa. Peringkat ketiga yaitu Kabupaten Bandung dengan dan jumlah penduduk miskin mencapai 93.480 jiwa.

Sedangkan posisi ke empat yitu Kabupaten Cianjur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 90.480 jiwa. Dan di tempat kelima dengan jumlah warga miskin terbanyak disbanding 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan dengan dan jumlah penduduk miskin mencapai 69.090 jiwa.

Menyikapi persoalan tersebut, Mentri Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Drs. H. Muhamad Tito Karnavian, M.A., Pj. D., mengatakan, pemerintah pusat akan turun tangan menangani pengentasan kemiskinan di Karawang.

“Khusus di Jawa Barat ada lima kabupaten yang jadi target untuk dikeroyok ramai-ramai yaitu Karawang, Indramayu, Cianur, Kuningan dan Kabupaten Bandung,” ujar Tito di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu, 29, September 2021.

Tito mengatakan, pihaknya besrsama pemerintah pusat menargetkan pengentasan kemiskinan selesai pada tahun 2024 mendatang. Teknis pengentasan kemiskinan yang akan dinamakan program sinergi kolaborasi intervensi.

“Prinsip intervensi ini adalah program yang ada di pemerintah daerah disinergikan, kan ada OPD. Kemudian dikolaborasikan mengajak swasta yang kemudian intervensi dari provinsi dan pusat. Atas koordinasi Pak Wapres semua bergerak, ada Mensos, Menko UMKM. Sekarang kita harus masuk data by name by address baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga jelas dan dikolaborasikan dengan program daerah baik bantuan jaring pengaman sosial maupun penguatan,” ujar Tito melanjutkan.

 

Kemiskinan Ekstrim

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebutkan, menurut data BPS, di Indonesia ada 27 juta lebih warga yang dikategorikan miskin. Dari jumlah itu, ada sekitar 10 juta lebih warga yang dikategorikan kelompok miskin ekstrim. Sedangkan di Kabuapten Karawang, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 4,51 persen dari total populasi penduduk dengan jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 106.780 jiwa.

Kategori kelompok miskin ekstrim yaitu dilihat dari lulusan sekolah, tempat tinggal tidak layak, tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki sarana air bersih yang baik, hingga tidak memiliki sanitasi  jamban di rumahnya.

“Untuk itu pemerintah menargetkan (pengentasan) yang ekstrem ini harus mencapai nol persen di akhir 2024, karena itu kita sekarang berusaha mempercepat penyelesaian ini,” Kata Ma’ruf Amin.

Menurutnya ada dua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem tersebut, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan. “Ini yang kita lakukan hari ini, mencoba rapat koordinasi dengan Jabar bersama lima kabupaten untuk sinkronisasi hal yang harus diselesaikan terutama secara tepat sasaran, harmonisasi data,” katanya.

Di Jawa Barat terdapat lima kabupaten yang masuk ke dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. Lima kabupaten itu, yakni Kabupaten Karawang, Cianjur, Bandung, Kuningan dan Indramayu. Total terdapat 460.327 penduduk jiwa dengan total rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

Berita selengkapnya tentang “Karawang Lumbung Kemiskinan di Jawa Barat” dapat dibaca di Halaman Empat tentang Liputan Khusus di Koran Gratis Karawang. (Teguh Purwahandaka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori berita