Kata Wakil Rakyat soal Miskin Esktrim

KARAWANG,- Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Karawang, selaku partai pengusung Cellica-Aep di Pilkada Karawang 2020, Budianto dengan tegas meragukan pernyataan Kemendagri Tito Karnavian tentang kemiskinan ekstrim di Karawang.  “Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Bupati Cellica, sayapun meragukan data yang digunakan kememtrian, terkait Karawang masuk kategori daerah miskin ekstrim,” ujarnya.

Lebih lanjut Budianto meminta transparansi data yang dipakai sebagai dasar oleh kementrian dan dibandingkan dengan data yang dimiliki BPS. Menindaklanjuti hal tersebut Budianto berjanji akan segera berkominikasi dengan seluruh Komisi di DPRD, terkait persoalan ini.

“Data yang dipakai harus jelas, jangan kemudian ketika banyak pengemis di lampu merah Karawang dianggap miskin, harus jelas semuanya, untuk itu segera akan saya berkoordinasi dengan semua Komisi terlebih Komisi IV sebagai mitra Dinsos,” tegasnya.

 

PDI Perjuangan

Anggota Fraksi DPRD dari PDIP Kabupaten Karawang, yang juga menjabat anggota Badan Anggraan DPRD Karawang, Natalla Sumedha juga ikut merespon terhadap persoalan yang sama.  Natalla berpandangan Bupati Cellica tidak perlu merespon pernyataan Kemendagri dengan kritikan. Lebih penting bagaimana Pemkab Karawang melakukan evaluasi dengan melakukan duduk bersama seluruh pemerintah.

“Justru saya bingung juga terhadap pernyataan Ibu Bupati, yang tidak percaya terhadap data BPS. Padahal semua dinas yang berkaitan dengan data masyarakat miskin kan menggunakan data dari BPS. Hari ini juga akan ada rapat. Persoalan ini akan jadi bahan evaluasi kita dalam membahasan anggaran untuk tahun 2022, yang lebih pro rakyat,” ujarnya kepada Koran Gratis Karawang melalui sambungan telepom selulernya.

Lebih lanjut Natalla menyebut, jika ploting anggaran di setiap SKPD, adalah untuk mengntaskan kemiskinan, di Kabupaten Karawang. “Tolak ukurnya adalah IPM yang dipertanggungjawabkan oleh Bupati, semua dinas terlibat sesuai bidangnya. Dinas Pendiikan dengan realisasi pendidikannya, Dinkes dengan kesehatannya dan semua terlibat dan semua bermuara kepada IPM itu. Jadi jangan bicara tidak percaya kepada data BPS, tapi ayo kita duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya.

 

Komisi IV DPRD

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani juga angkat bicara. Secara detail ia menganalisis dan mengurai kemungkinan Karawang masuk kategori miskin ekstrim, terlebih pada situasi Pandemi yang sedang terjadi.

“Yang terdapat miskin ekstrim ada 3 provinsi yaitu Jabar, Jatim dan Jateng, ini tantangan bersama untuk kita pulihkan menjadi 0 persen, kategori miskin ekstrim dari indeks pendapatan berpenghasilan rendah kita ketahui dari lima kabupaten sejabar rata-rata daerah yang letaknya di utara, dan diketahui bersama satu tahun kebelakang masa PPKM. Pandemi daerah utara Karawang yang notabene pendapatan masyarakatnya dari nelayan, sehingga mereka tidak bisa melaut dan pendapatannya tidak seimbang,” ujarnya.

Dijelaskan Indiyani, tipe miskin ekstrim prespektif dirinya dibagi kedalam dua kategori, yang pertama warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan dan yang kedua warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

“Masalahnya yang komplek maka perlu sinergitas semua SKPD, mulai dari pemulihan sanitasi, asupan kalori harian, kepesertaan BPJS, rutilahu, dan beasiswa pendidikan. Hasil BPS ini dijadikan acuan program SKPD untuk anggaran tahun 2022, yang kebetulan banggar pun sudah memulai pembahasan anggaran 2022. Kita harus optimis bisa menihilkan miskin ekstrem ini,” imbuh Indiyani. (Iqbal Tawakal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori berita