Tikus Mati di Lumbung Padi

KARAWANG,– Kabupaten Karawang dijuluki lumbung padi nasional. Selain itu mempunyai kawasan industri terbesar di Indonesia. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang mencapai Rp 4.8 Triliun di Tahun Anggaran 2021. Namun, hal tersebut belum mampu mensejahterakan warganya.

Sebuah pribahasa mengatakan, Tikus Mati di Lumbung Padi.  Pribahasa tersebut menggambarkan, betapa kaya suatu daerah, baik dari sumber daya alamnya maupun kekayaan daerahnya, namun ironisnya, ada warganya yang tidak dapat dirasakan dan menikmati kekayaan tersebut.

Faktanya, Dinas Sosial Kabupaten Karawang mencatat, ada 860.659 jiwa terdaftar dalam penerima bantuan sosial dari Kementrian Sosial. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang mencatat, ada 8.000 rumah di Karawang dikategorikan tidak layak huni. Fakta lainnya, Dinas Kesehatan Karawang mencatat, ada sekitar 20 persen dari total rumah di Karawang tidak memiliki jamban sehingga buang air besar sembarangan, seperti di saluran irigasi.

Bahkan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Mentri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhamad Tito Karnavian menyebut, di Karawang terdapat 106.780 jiwa dikategorikan kelompok miskin ekstrim.

Kepada Koran Gratis Karawang, Kepala Seksi (Kasi) Pengolahan Data Kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Ari membuka data masyarakat miskin di Kabupaten Karawang. Disebutkan Ari, penerima bantuan sosial dari Kementrian Sosial sesuai data di bulan Desember 2020 tercatat ada 266.468 rumah tangga, atau 281.570 kepala keluarga atau 860.659 jiwa atau anggota rumah tangga.

860.659 jiwa itu merupakan penerima bantuan dengan jenis program dari Kementrian Sosial Republik Indonesia. Adapun tiga jenis program yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako, menurut SK 174.890 keluarga penerima manfaat, sedangkan realisasi data bayar terakhir yaitu 120.739 keluarga penerima manfaat.

Sedangkan yang kedua, Program Keluarga Harapan (PKH). Tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, penerima PHK adalah 74.468 keluarga penerima manfaat, sedangkan realisasi penerima manfaat ada 71.909 keluarga penerima manfaat. Sedangkan dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST), tercatat ada 84.173 keluarga penerima manfaat, dan direalisasikan sebanyak 81.568 keluarga penerima manfaat.

“Ini berdasarkan data penerima terakhir yang sudah dibayar ya. Karena setiap bulan mengalami perubahan terkait dengan perbaikan yang dilakukan seperti NIK dan verifikasi kelayakan,” kata Ari, Jumat, 1 Oktober 2021.

 

8.000 Rutilahu

Berbanding lurus dengan jumlah penerima bantuan sosial dari Kementrian Sosial, jumlah warga Karawang yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni tercatat ada 8.000 unit rumah yang tersebar di 309 desa dan kelurahan di 30 kecamatan yang ada di Karawang. Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengungkap hal tersebut.

“Ada 8.000 rumah yang sudah terverifikasi dan telah sesuai kondisinya tidak layak dan harus mendapatkan perbaikan,” kata, Aep Syaepuloh, Senin, 20 September 2021.

8.000 rumah warga di wilayah Karawang, kondisinya terbuat dari bahan semi permanen, penggunaan material yang tidak berkualitas hingga rawan runtuh. Aep menjelaskan, pihaknya setiap tahun menargetkan melakukan perbaikan 1.500 rumah tidak layak huni (Rutilahu), sehingga dalam waktu lima tahun 8.000 unit rutilahu itu dapat segera diselesaikan.

Aep juga menerangkan 1.500 rumah yang diperbaiki menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Karawang. Setiap rumahnya dianggarkan sebesar Rp 41 juta. “Anggaran per rumah 41 juta, itu menyerbar di 309 desa. Tiap desa ada 4 atau 5 rumah,” imbuh dia.

Aep menambah bantuan perbaikan rutilahu itu juga didapatkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga, dalam masa lima tahun dan di masa pandemi ini sebanyak 8.000 rumah itu dapat semuanya diperbaiki.

 

BAB Sembarangan

Pemerintah Kabupaten Karawang, juga menghadapi persoalan masih adanya perilaku warga tidak sehat, terutama masalah buang air besar sembarangan. Prilaku tersebut dilakukan karena tidak adanya jamban di dalam rumah. Warga menilai lebih evisien dan tidak memelukan modal banyak jika buang air besar di saluran irigasi, cukup dengan mendirikan bilik mengunakan kain dan bambu diatas saluran air.

Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang mengaku sedang mengejar target akses sanitasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada tahun 2025.

Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Karawang Dalli Kusnadi mengatakan, upaya itu dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Namun, dia mengatakan, hingga kini Karawang masih memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas soal perilaku yang tidak sehat, terutama masalah buang air besar sembarangan (BABS).

“Kami terus berupaya untuk mengatasi permasalahan itu dengan menyediakan akses sanitasi layak, sehingga tidak ada lagi masyarakat Karawang yang BABS dan Karawang terbebas dari BABS atau Open Defecation Free (ODF),” kata Dalli di Karawang, Sabtu, 18 September 2021.

Sementara itu, Kepala Seksi Lingkungan Kesehatan Dinas Kesehatan Karawang, Dwi Teguh Wibowo menyampaikan, perilaku pola hidup bersih dan sehat harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mau mengubah dari pola hidup tidak sehat menjadi sehat.

“Saat ini kami masih menyisakan PR sekira 20 persen menuju ODF. Kami optimis pada 2025 mendatang Kabupaten Karawang sudah ODF atau prilaku buang air besar sembarangan,” katanya.

 

3 Tahun Bertambah

Jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami peningkatan hingga 8,26 persen sejak tiga tahun terakhir. “Dilihat dari grafiknya, jumlah penduduk miskin di Karawang pada 2020 meningkat dibandingkan setahun sebelumnya,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Karawang Budi Cahyono di Karawang.

Begitu juga dengan tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penduduk miskin berpotensi meningkat. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, penduduk miskin di wilayah Karawang pada 2020 mencapai lebih dari 195 ribu jiwa.

Sedangkan selama rentang waktu 2019-2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Karawang. Untuk jumlah penambahannya lebih dari 21.000 jiwa. Sementara jika dipersentasekan, penambahan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 8,26 persen. (Teguh Purwahandaka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori berita